Evaluasi Kebijakan Pendidikan

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Setiap negara pasti mempunyai kebijakan yang berbeda. Termasuk kebijakan dalam pendidikan. Begitu juga kebijakan pendidikan yang dilaksanakan oleh Indonesia. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara, pada akhir pelaksanaan pasti akan diadakan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh negara tersebut untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan berhasil ataukah tidak. Selain itu juga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan yang dilaksanakan negara tersebut.

Sebelum kita membahas apa itu evaluasi kebijakan pendidikan, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu kebijakan?

Kata "kebijakan" merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa inggris, yang berati mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berati juga administrasi pemerintah. Kebijakan lebih berat penekananya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Namun secara umum "kebijakan"  dapat dikatakan suatu rumusan keputusan  pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna  mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan rencana dan beragam yang akan dilaksanakan.

Sedangkan Evaluasi yaitu Evaluasi adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan ataukah tidak, terlaksana ataukah tidak, berhasil sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak. Sedangkan  Evaluasi Kebijaksanaan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan ataukah belum. Sehingga yang dimaksud dengan Evaluasi kebijaksanaan pendidikan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui  seberapa suatu kebijaksanaan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriterium-kriterium yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan.

Kenapa evaluasi perlu dilakukan?

Evaluasi pendidikan perlu dilakukan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1.      Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak.

2.      Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijaksanaan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan ataukah belum.

3.      Mengetahui kelebiham dan kekurangan rumusan kebijaksanaan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situsional dimana kebijaksanaan tersebut dilaksanakan.

4.      Mengetahui seberapa jauh suatu rumusan kebijaksanaan telah dapat diimplementasikan.

5.      Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijaksanaan.

6.      Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijaksanaan terhadap khalayak yang bermaksud dituju oleh kebijaksanaan, dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijaksanaan.

7.      Mengetahui apakah risiko-risiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak.

8.      Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijaksanaan.

Sedangkan tujuan dilakukan suatu evaluasi pendidikan yaitu:

1.      Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.

2.      Mengukur tingkat efisiensi sutu kebijakan.

3.      Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.

4.      Mengukur dampak suatu kebijakan.

5.      Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.

6.      Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

Evalausi pendidikan mempunyai banyak macam antara lain :

1.      Ditinjau dari segi waktu mengevaluasi

·         Pandangan Linier: evaluasi dilakukan setelah implementasi.

·         Pandangan Komprehensif:  Evaluasi dilakukan hampir setiap tahap proses kebijakan.

2.      Ditinjau dari Substansi evaluasi

·         Evaluasi kebijaksanaan pendidikan dasar

·         Evaluasi kebijaksanaan pendidikan menengah

·         Evaluasi kebijaksanaan  pendidikan tinggi

3.      Ditinjau dari periodisasi evaluasi

·         Evaluasi kebijaksanaan pendidikan repelita keenam tahun pertama.

·         Repelita keenam tahun kedua

·         Repelita keenam tahun keempat.

·         Repelita keenam tahun terakhir.

4.      Ditinjau dari kriteria evaluasi

·         Kriterium mengacu kepada yang sudah terstandar (Standard criterian reference).

·         Kriterium yang dibuat berdasarkan acuan norma (norm criterian reference).

5.      Ditinjau dari sasarannya.

·         Evaluasi proses.

·         Evaluasi dampak.

6.      Ditinjau dari segi kontinuitasnya.

·         Evaluasi formatif.

·         Evaluasi sumatif.

7.      Pembagian evaluasi menurut Anderson

·         Evaluasi kebijaksanaan impresionistis

·         Evaluasi kebijaksanaan operasional.

·         Evaluasi kebijaksanaan sistematik.

8.      Pembagian evaluasi menurut Dunn

·         Evaluasi kebijaksanaan semu.

·         Evaluasi kebijaksanaan resmi.

·         Evaluasi berdasarkan teori keputusan.

9.      Dilihat dari Objeknya.

·         Formulasi kebijakan pendidikan.

·         Kinerja kebijakan pendidikan.

·         Lingkungan kebijakan pendidikan.

Sedangkan untuk karakteristik evaluasi kebijaksanaan pendidikan antara lain:

1.      Tidak bebas nilai.

2.      Berorientasi pada masalah.

3.      Berorientasi pada masa lalu dan kini.

4.      Berorientasi kepada dampak.

Untuk aktor – aktor evaluasi kebijaksanaan pendidikan ada dua yaitu:

1.      Aktor formal/resmi : Pembuat kebijaksanaan (legislatif), pelaksana kebijaksanaan (eksekutif), administrator dari tingkat nasional sampai dengan tingkat lokal.

2.      Aktor non formal :  partai politik, organisasi massa, interest groub, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijaksanaan, tokoh perorangan dan media massa.

Untuk cakupan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia antara lain:

1.      Evaluasi kebijaksanaan pendidikan dilaksanakan di tingkat nasional, wilayah dan daerah.

2.      Apa saja yang dievaluasi, sangat bergantung kepada pendekatan yang dipakai.

3.      Dalam evaluasi kebijaksanaan pendidikan ada 3 pendekatan. Yaitu pendekatan input, pendekatan transformasi atau proses, dan pendektan output.

4.      Menurut pendekatan input, keberhasilan belumnya kebijaksanaan banyak ditentukan oleh inputnya.

5.      Menurut pendekatan transformasi atau proses, implementasi kebijaksanaan pendidikan tergantung komponen-komponen transformasi yang ada dilembaga pendidikan: guru, alat, sarana prasarana, biaya, pegawai, teknisi yang ada dilembaga pendidikan, tingkat keterlibatan siswa di dalamnya dan faktor-faktor administrasi.

6.      Menurut output, bahwa implementasi kebijaksanaan pendidikan berkenaan dengan seberapa output pendidikan telah terserap dengan baik, diakui mutunya oleh masyarakat serta mau belajar sepanjang hayat sebagaimana misi hampir setiap usaha pendidikan.

7.      Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, dapat dibuat pendekatan baru sebagai konvergensi atas pendekatan-pendekatan yang ekstrem tersebut. Pendekatan baru ini, dalam mengevaluasi kebijaksanaan pedidikan, selain tertuju kepada inputnya, juga tertuju kepada proses dan outputnya.

Problema Evaluasi Kebijaksanaan Pendidikan antara lain:

1.      Bila tujuan kebijaksanaan tersebut tidak jelas.

2.      Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijaksanaan tersebut.

3.      Tak jelasnya masalah, sumber masalah dan gejala masalah.

4.      Terkaitnya antara masalah satu dengan masalah lain.

5.      Subjektifnya masalah kebijaksanaan.

Kesimpulan dari ulasan diatas yaitu:

•                     Evaluasi merupakan tahapan akhir dari sebuah proses kebijakan, merupakan penilaian mengenai apa yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan, dan apabila dipandang perlu, dapat diperlukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan.

•                  Evaluasi kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan.

•           Evaluasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan di dalam penerapan suatu kebijakan agar diketahui apakah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik ataukah tidak, mengetahui kekurangan dan kelebihan kebijakan tersebut, mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut diimplementasikan, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut dan mengetahui langkah selanjutnya dalam penangananan kebijakan tersebut ataukah dirubah atau diperbaiki.

•         Evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah proses pembuatan kebijakan, yang menghasilkan masukan-masukan untuk menyempurnakan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya.